TNI Berangkatkan Kontingen Garuda ke Lebanon

Jakarta -Personel TNI Satgas Force Protection Company (FPC) Konga XXVI-E2/UNIFIL (United Nations Interim Force in Lebanon) yang merupakan bagian dari Kontingen Garuda Indonesia misi PBB di Lebanon dengan kekuatan 150 personel (TNI AD, TNI AL dan TNI AU), dibawah pimpinan Mayor Inf Yuri Eliyas Mamahi, dengan menggunakan pesawat Jordan Aviation type A 330-200 berangkat menuju Bandara Internasional Rafik Hariri, Beirut-Lebanon dari Pangkalan Udara Halim Perdanakusuma Jakarta, Jum’at (30/11/2012). Apel pemberangkatan Kontingen Garuda dipimpin oleh Wakil Komandan Pusat Misi Pemeliharaan Perdamaian (PMPP) TNI, Kolonel Pnb Irwan Ishak Dunggio.

Kontingen Garuda Indonesia dilepas sejumlah Petinggi TNI. Foto : Irwan Ishak Dunggio / Majalah Potret Indonesia.

Selain personel TNI Satgas FPC, diberangkatkan juga personel Kontingen Garuda lainnya, diantaranya Batalyon Mekanis TNI Konga XXIII-G/UNIFIL, dan Military Police Unit (MPU) Konga XXV-E/UNIFIL. Keberangkatan personel Kontingen Garuda dilaksanakan dalam lima tahap, dimulai dari tanggal 30 November sampai dengan 10 Desember 2012.

Untuk pemberangkatan gelombang pertama, Satgas FPC Konga XXVI-E2/UNIFIL sebanyak 30 personel, dipimpin langsung oleh Dansatgas Mayor Inf Yuri Elias Mamahi. Dalam Misi PBB/UNIFIL, tugas pokok Satgas FPC adalah melaksanakan pengawalan Force Commander UNIFIL dan pengamanan Markas Besar PBB di Lebanon (Naqoura Headquarter).

Keberangkatan personel TNI yang tergabung dalam Kontingen Garuda ini diawali dengan berkumpulnya seluruh personel di Marshalling Area (MA), Pangkalan Udara Halim Perdana Kusuma dan pelaksanaan vaksinasi terhadap personel yang akan berangkat tugas, vaksin yang diberikan antara lain: Hepatitis 1 dan 2, Yellow fever, Tripacel, Typhoid, yang merupakan ketentuan Internasional bagi setiap prajurit yang tergabung misi PBB.

Sumber : Majalah Potret Indonesia

Latma Indopura XVII/12 Laksanakan MOT

Sumbawa - Untuk meningkatkan kemampuan tempur penerbang tempur TNI AU dan Republic of Singapore Air Force (RSAF). dilaksanakan latihan Mission Oriented Training (MOT) di wilayah Sumbawa Nusa Tenggara Barat (NTB). Kamis (29/11).

Pesawat Hawk 109/209 TNI AU dan Pesawat F-5 Tiger Republic of Singapore Air Force ( RSAF )

Latihan tersebut merupakan rangkaian dari Latihan Bersama udara bersama antar TNI AU dan RSAF dengan sandi “Indopura XVII/12” yang dilaksanakan selama dua minggu di Bandara Internasional Lombok (BIL).

MOT merupakan latihan gabungan TNI AU dan RSAF dalam menyerang sasaran darat dengan taktik low level / terbang rendah dan mendapat hadangan dari pesawat lawan sehingga terjadi pertempuran udara (Dog Fight).

MOT juga merupakan akumulasi dari rangkaian latihan sebelumnya diantaranya Tactic Intercep (TI), Decimilar Air Combined Tactic (DACT) yaitu penyerangan sasaran dengan pesawat yang berbeda, Air to Ground (ATG) serangan udara ke darat, Air to Air (ATA) serangan dari udara keudara, maupun pengeboman.

Sumber : Dispenau

Pemerintah Tidak Berwenang Beri Bintang Anggaran Alutsista

Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah tidak berwenang memberi bintang anggaran alutsista Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar. Apalagi, pembintangan anggaran itu tanpa sepengetahuan DPR yang mengegolkan anggaran itu. "Pihak yang berhak membintangi hanya DPR melalui komisi yang bersangkutan. Saya nggak tahu apakah pemerintah melalui Seskab, Menkeu, dan Menhan apa mereka punya wewenang ? Menurut kami mereka tidak punya kewenangan," ujar Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang, Kamis (29/11/2012) kemarin, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Foto : Kompas.com

Pembintangan anggaran yang ditengarai atas instruksi Sekretaris Kabinet Dipo Alam ini pun kemudian mengundang kecurigaan DPR. Agus menilai tindakan Dipo yang menginstruksikan pembintangan anggaran untuk mencegah praktik mark-up sebenarnya baik. Namun, niatan itu dinilai akan mengganggu jalannya keseluruhan program TNI dan TNI Angkatan Laut yang ada.

Politisi Partai Golkar ini menilai jika Dipo menilai ada indikasi pelanggaran hukum pada penganggaran itu, Dipo seharusnya menunggu upaya dari penegak hukum dan tidak langsung membintangi anggarannya. "Kalau memang dari pihak mana pun mencium indikasi penyelewangan, program tetap jalan tapi dicermati minta jaksa agung, kepolisian, KPK apakah ada penyelewenagan. Program harusnya jangan stop," katanya.

Sikap Dipo ini dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi pemerintah. Agus pun menuding Dipo tidak menghargai Komisi I yang sudah secara mendalam membahas soal penganggaran alutsista itu. "Pemerintah intervensi dan tidak menganggap apa yang sudah dilakukan DPR bersama mitranya dalam membahas APBN-P secara panjang mendalam terbuka dilakukan kedua belah pihak," tuturnya.

Sebelumnya, anggaran Kementerian Pertahanan Rp678 miliar yang akan digunakan untuk modernisasi alutsista diblokir. Pemblokiran ini dilakukan atas dasar surat yang dikirimkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan itu didasarkan atas surat bernomor S-2113/AG/2012 perihal Revisi SP-RKAKL APBN-P Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan TNI AL TA 2012 tertanggal 10 Agustus 2012.

Surat ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo. Pada 6 Agustus 2012, Dipo Alam diketahui mengirimkan surat ke Menteri Keuangan bernomor R 172-1/Seskab/VIII/2012. Perihalnya Klarifikasi Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBN-P TA 2012 Kementerian Pertahanan. Dalam surat itu disebutkan bahwa Dipo meminta kepada Menteri Keuangan memberikan klarifikasi mengnai jumlah satuan harga dan urgensi pengadaan beberapa peralatan militer senilai Rp 678 miliar.

Anggaran tersebut meliputi pengadaan 1 paket enkripsi senilai Rp 350 miliar, 1 paket tactical communication senilai Rp 15 miliar, 1 paket Monobs DF senilai Rp 115 miliar, dan 135 alat selam senilai Rp 198 miliar. Belakangan, Dipo kemudian melaporkan dugaan praktik kongkalikong antara pemerintah dengan DPR terkait anggaran. Ada tiga kementerian yang diadukan Dipo yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. 

Sumber : Kompas 

RI Butuh Kekuatan Maritim

Jakarta - Indonesia harus membangun kekuatan maritim yang tangguh. Selain sebagian besar wilayah berupa lautan, potensi sumber daya kelautan juga sangat besar. Staf Ahli Menteri Pertahanan Susanto Zuhdi mengatakan, sinergi yang baik dari elemen bangsa untuk menjaga wilayah laut diperlukan. "Ancaman di laut bukan hanya dari pihak militer asing,namun juga dari sipil", tuturnya dalam seminar maritim di Jakarta kemarin.

Sejumlah KRI Tengah Melakukan Formasi Tempur. Foto : Republika.co.id

Dalam upaya memperkuat wilayah perbatasan, termasuk masyarakat pesisir,Kementerian Pertahanan melakukan berbagai program pembangunan yang sekaligus mendorong laju kesejahteraan masyarakat perbatasan. Beberapa program pembangunan perbatasan yakni mengenai instalasi sumber air. Rektor Universitas Paramadina Anies Baswedan menilai, sudah lama Indonesia tidak lagi menjadi bangsa maritim yang tangguh.Padahal,potensi dari maritim Indonesia sangat kaya.

Menurut dia, kekayaan alam di laut bisa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. "Sudah saatnya Indonesia kembali mengembangkan potensi-potensi maritim yang tersimpan sebagai arah pembangunan negara", sebutnya.

Sementara itu, Direktur Eksekutif Indonesia Maritime Institute (IMI) Y Paonganan mengatakan, perlu terus menerus dikampanyekan pentingnya Indonesia menjadi negara maritim yang tangguh dan berdaulat. Untuk mendukung tercapainya hal itu, pihaknya mengampanyekan masalah ini ke kampus-kampus di Indonesia.

Pihaknya bersama Universitas Paramadina juga menggagas pembentukan Pusat Studi Strategis Maritim di Universitas Paramadina untuk melakukan kajian-kajian perbatasan maritim. Program ini diharapkan bisa mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat di perbatasan.

Sebelumnya dalam wisuda Unhan, Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia Prof Emeritus Dorodjatun Kuntjorojakti menuturkan, dibandingkan negara kepulauan lainnya, posisi geografis Indonesia berpotensi menjadi penghambat yang mutlak bagi lalu lintas laut global. Sekitar 40% pelayaran dunia harus melalui perairan Indonesia.

Tiga alur laut kepulauan Indonesia (ALKI) yang bisa dilalui pelayaran internasional, lanjut dia, merupakan jalur yang sangat strategis. "Indonesia memiliki national interestdi semua bidang kehidupan", katanya. Di antara national interest itu,lanjut dia,terdapat vital interest yakni national interest yang berpotensi memicu perang.

Sumber : Seputar Indonesia

Kemhan RI Serahkan Pesawat C-130 Hercules Kepada ARINC, LLC USA

Bandung - Kementerian Pertahanan Republik Indonesia menyerahkan pesawat C-130H A-1303 Hercules kepada ARINC, LLC USA, untuk pelaksanaan Retrofit bertempat di Hangar Satuan Pemeliharaan 15 Depohar 10 Lanud Husein Sastranegara, Bandung, Kamis (29/11).

Foto : ARINC

Pada penyerahan pesawat Kemhan RI diwakili oleh Kepala Badan Sarana Pertahanan (Ka Baranahan) Mayor Jendral TNI Ediwan Prabowo. Dalam sambutannya Ka Baranahan menyampaikan bahwa Keman RI telah menandatangani kontrak dengan ARINC pada tanggal 8 Desember 2008 untuk melaksanakan retrofit 5 pesawat C-130H milik TNI Angkatan Udara. Kemhan yakin bahwa ARINC akan dapat menyelesaikan kontrak tepat waktu.

Lebih lanjut disampaikan bahwa untuk menandai keberhasilan pelaksanaan tugas, kesempatan ini sebagai wujud rasa syukur kehadirat yang Kuasa dimana sampai saat ini Tentara Nasional Indonesia telah mampu dan berhasil melaksanakan tugasnya dalam Operasi Militer Perang maupun Operasi Militer Selain Perang.

Demikian pula telah tercatat dalam sejarah Indonesia bahwa TNI telah banyak berkiprah dalam menjaga kedaulatan RI serta pelaksanaan operasi penanggulangan bencana. Oleh karena itu kehadiran pesawat C-130 Hercules yang lebih modern setelah dilaksanakan retrofit diharapkan mampu menghadapi tantangan yang lebih kompleks dimasa yang akan datang.

Penandatangan perjanjian kerjasama di Sathar 15, Deppohar 10, Lanud Husein Sastranegara, Bandung. Foto : Pentak Husein.

Penyerahan pesawat ditandai dengan penandatanganan berita acara penyerahan pesawat oleh Ka Baranahan dan Mr. Larry D. Lamb dari ARINC, LCC USA. Penandatanganan disaksikan oleh Komandan Koharmatau Marsda TNI Sumarno, Kadisaeroau Marsma TNI Hasan Londang dan Kadiskomlekau Marsma M Yunus.

Sumber : Dispenau

AS Didesak Tingkatkan Hubungan Militer dengan Indonesia

Washington, DC -Seorang pejabat senior Amerika mengatakan AS seharusnya mengembangkan hubungan militernya dengan Indonesia dalam konteks sebagai dua negara demokrasi yang sangat dinamis.

Bendera Indonesia dan Amerika Serikat. Foto : suntimur.blogspot.com

Diplomat senior untuk Asia Timur, Kurt Campbell, mengatakan hubungan-hubungan antara dua negara telah berkembang dalam tahun-tahun terakhir, namun tidak cukup cepat.Campbell berbicara pada Selasa (27/11) dalam pertemuan Masyarakat AS-Indonesia di Washington.

Hubungan militer dengan AS yang memburuk selama beberapa tahun setelah penyerbuan berdarah di Timor Leste pada 1999. Pemerintah Indonesia sendiri sejak itu telah berupaya meningkatkan profesionalisme dan modernitas militer. Pembatasan AS terhadap hubungan dengan Komando Pasukan Khusus (Kopasus) yang ditakuti telah dicabut pada 2010.

Kelompok-kelompok hak asasi manusia mengatakan bahwa penyalahgunaan wewenang yang dilakukan militer Indonesia terus berlangsung, terutama di provinsi Papua Barat.

Campbell juga mendorong hubungan yang lebih erat antara dua pemerintahan dan memuji kepemimpinan Indonesia dalam diplomasi regional.

Sumber : VOA Indonesia

Pangkolinlamil Luncurkan Crew Boat Buatan Dalam Negeri

Jakarta - Panglima Komando Lintas Laut Militer (Pangkolinlamil) Laksda TNI S.M. Darojatim  secara resmi meluncurkan crew boat Kolinlamil bertempat di  Perusahaan Galangan Kapal, PT. Tesco Indomaritim, Babelan, Kab. Bekasi, Jawa Barat, Kamis (29/11).

Pangkolinlamil Laksda TNI S. M. Darojatim Saat Meluncurkan Crew Boat di Galangan PT. Tesco Indomaritim. Foto : Kolinlamil.

Peluncuran  crew boat ini diawali dengan acara pemotongan tumpeng oleh Pangkolinlamil, yang menandai secara resmi peluncuran crew boat tersebut untuk dioperasikan. Hadir dalam acara tersebut Direktur Utama PT. Tesco Indomaritim Dr. Jamin Basuki,  pejabat PT. Tesco Indomaritim, serta segenap pejabat teras Kolinlamil.

Sebelum crew boat diluncurkan di air, dilaksanakan tradisi pemecahan kendi ke badan kapal yang dilakukan oleh Dansatlinlamil Jakarta Kolonel Laut (P) Tri Satriya Wijaya, dengan disaksikan Pangkolinlamil, dan para pejabat yang hadir.

Crew boat yang baru diluncurkan tersebut akan dioperasikan untuk kapal antar jemput bagi anak buah kapal, dari mako Kolinlamil ke  KRI yang tengah lego jangkar di Teluk Jakarta. Crew boat tersebut merupakan kapal kedua yang diproduksi PT. Tesco Indomaritim untuk Kolinlamil, dengan spesifikasi teknis; panjang 16 meter, lebar 4,5 meter, diawaki empat orang,  dan dapat mengangkut 50 penumpang. Kapal tersebut dapat melaju dengan kecepatan maximum 12 knot.  

Sumber : Kolinlamil

Komisi I DPR : TNI Miliki Simulator Perang.

Jakarta - Baru-baru ini beredar kabar adanya simulator perang yang dimiliki aparat keamanan TNI. Komisi I DPR mengakui kebenaran kabar tersebut. Sehingga, selain Kepolisian yang memiliki simulator SIM, aparat keamanan TNI juga ternyata memiliki simulator perang.

Salah seorang siswa Transisi F-16 sedang mengoperasikan Simulator F-16. Foto : TNI AU.

Wakil Ketua Komisi I DPR (membidangi pertahanan), Agus Gumiwang Kartasasmita, mengakui bahwa aparat TNI memiliki simulator perang. Menurut Agus, simulator perang itu sudah ada sejak lama. "Simulator perang itu ada," ujarnya di Gedung Parlemen Jakarta, Jumat (30/11).

Namun, ketika ditanya waktu pengadaan simulator perang itu, Agus malah berdalih bahwa dirinya tidak mengetahui secara pasti terkait pengadaan alat latihan perang TNI tersebut. "Tapi saya tidak tahu kapan pengadaannya. Kemungkinan saya sedang keluar dan tidak ikut rapat," kilah politisi Partai Golkar itu.

Sebelumnya, beredar kabar angin yang meresahkan dan mengagetkan masyarakat yakni adanya simulator perang yang dimiliki TNI. Namun, kabar tersebut masih simpang siur adanya.

Sumber : Republika

CMOV Dukung Latma Indopura

Lombok - Communication Monitoring and Observation Vehicle (CMOV) milik Kohanudnas yang turut memamtau pergerakan pesawat TNI AU dan Royal of Singapore Air Force (RSAF) dalam Latihan Bersama (Latma) Elang Indopura dan Camar Indopura yang dilaksanakan di wilayah Lombok saat berada di Bandara Internasional Lombok (BIL). Kamis (29.11).

Communication Monitoring and Observation Vehicle (CMOV) milik Kohanudnas. Foto Dispenau

Communication Monitoring and Observation Vehicle (CMOV) adalah alat yang berfungsi untuk pengendalian dan monitor pergerakan pesawat-pesawat TNI AU dan Royal of Singapore Air Force (RSAF) dalam Latihan Bersama (Latma) Elang Indopura dan Camar Indopura yang dilaksanakan di wilayah Lombok sejak tanggal 19-30 November.

CMOV dalam Latma Indopura maupun Camar Indopura berfungsi memantau dan menggedalikan pesawat-pesawat agar tidak keluar dari area latihan yang telah disepakati oleh kedua angkatan udara, sehingga tidak mengganggu penerbangan sipil/komersial yang berada disekitar Bali, Lombok dan Sumbawa.

CMOV diawaki oleh empat personel teknisi dari Kohanudnas yang terdiri seorang perwira yang menjadi Dantim, teknisi radio, teknisi SBM (Stasion Bumi Menengah), dan teknisi computer. CMOV juga dapat memantau pergerakan pesawat-pesawat yang berada di wilayah udara NKRI dengan sistem radar yang terintegrasi antar radar militer dan radar sipil.

Sumber : Dispenau

Wamenhan Kunjungi PT. Pindad dan PT. DI Tinjau Perkembangan Modernisasi Alustista

Bandung - Wakil Menteri Pertahanan (Wamenhan) Sjafrie Sjamsoeddin selaku Ketua High Level Committee (HLC) didampingi  Tim HLC mengadakan kunjungan kerja ke PT. Pindad (Persero), Kamis (29/11) di Bandung. Kunjungan Wamenhan beserta Tim HLC ke PT. Pindad diterima langsung oleh Dirut PT. Pindad  Adik A. Soedarsono.

Wamenhan Saat Berkunjung ke PT. DI

Kunjungan Wamenhan kali ini adalah dalam rangka meninjau perkembangan modernisasi  alutsista. Pada kunjungannya  Wamenhan mengatakan kerjasama dengan PT Pindad dimaksudkan untuk menyediakan kebutuhan peralatan militer Indonesia terus berjalan setiap tahunnya. Hasil produksi alat militer itu nantinya akan digunakan tiga angkatan yakni TNI Angkatan Darat (AD), Angkatan Udara (AU), dan Angkatan Laut (AL) sebagai user atau pengguna.

Pada Kesempatan tersebut Wamenhan menyempatkan diri meninjau produksi peralatan militer di PT Pindad. Wamenhan menjelaskan, PT. Pindad pada dasarnya memproduksi peralatan militer terutama untuk kebutuhan Angkatan Darat (AD) termasuk memenuhi kebutuhan amunisi yang juga digunakan untuk tiga angkatan.Wamenhan  menambahkan PT. Pindad tiap tahun menerima order membuat peralatan militer dari pesanan Kemhan untuk keperluan TNI AD, AU, dan AL.

Wamenhan Saat Berkunjung ke PT. Pindad

Selain meninjau proses pembuatan Senapan SS-2 dan melihat secara langsung pembuatan Panser Anoa,  Wamenhan juga melakukan uji coba mengemudikan sendiri Panser buatan PT. Pindad tersebut. Seusai melakukan kunjungan di PT. Pindad, Wamenhan melanjutkan rangkaian kunjungannya ke PT. Dirgantara Indonesia (DI), Bandung. Kedatangan Wamenhan beserta rombongan ini disambut Direktur Utama PT DI Budi Santoso beserta pejabat PT DI lainnya. Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan mengatakan ini kunjungan pemerintah yang disebut High Level Committee (HLC) untuk inspeksi kesiapan produksi dari PT DI.

Dalam  melakukan kunjungan ke PT DI, Wamenhan beserta rombongan mengamati sejumlah pesawat di hanggar CN 235 dan hanggar helikopter serta meninjau sejumlah pesawat yang dipesan Kemhan. Pada kesempatan tersebut Wamenhan juga  melihat  tiga pesawat CN 235 tipe MPA atau Maritime Patrol untuk kebutuhan TNI Angkatan Laut yang memasuki proses finishing atau sudah selesai 85 persen.

Wamenhan juga menyempatkan diri melakukan peninjauan ke hanggar helikopter. Di tempat ini ada sejumlah helikopter jenis Super Puma NAS 332 dan NBELL 412,  dua unit Super Puma untuk TNI AU dan satu Helikopter NBELL untuk TNI AD.

Menurut Wamenhan, inspeksi ini dalam rangka mendukung modernisasi Alutsista target strategi 2010 – 2014. Jadi yang dilakukan High Level Committee (HLC) saat ini adalah mengecek sesuai dengan skema pembiayaan industri pertahanan nasional dalam memodernisasi Alutsista.

Sumber : DMC

Blokir Anggaran TNI AL Dibuka Usai Laporan BPKP

Bandung - Pembukaan pemblokiran anggaran pemanfaatan dana optimalisasi Kementerian Pertahanan  Rp 678 miliar untuk TNI Angkatan Laut (AL) menunggu hasil pre audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) rampung.

Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoedin mengatakan pemblokiran yang dilakukan oleh Kementerian Keuangan adalah langkah memberi kesempatan pihak TNI Angkatan Laut membenahi proses di internal. “Pembenahan [internal] ini dari sisi pengadaan juga dari sisi pengawasannya,” katanya saat mengunjungi PT Dirgantara Indonesia, Kamis (29/11).

Ilustrasi : Bisnis Jabar.com

Dana sebesar Rp 678 miliar tersebut dianggarkan dalam APBN Perubahan 2012 untuk pengadaan satu paket encrypsi senilai Rp 350 miliar, satu paket tactical communication senilai Rp 15 miliar, satu paket Monobs DF senilai Rp 115 miliar, serta closed circuit dan peralatan pendukung senilai Rp 198 miliar. “Pemerintah menugaskan BPKP memeriksa tingkat kelayakan dari harga,” katanya.

Wamenhan Sjafrie mengatakan pemeriksaan tingkat kelayakan harga oleh BPKP bukanlah pekerjaan ringan karena lembaga tersebut harus menelusuri dari hulu ke hilir. “Artinya [pemeriksaan] dari produsen sampai tingkat pengguna harus dilakukan BPKP,” katanya.

Meski DPR sudah menyetujui anggaran Rp 678 miliar tersebut, Kementerian Pertahanan menurut dia tetap menunggu hasil pemeriksaan atau pre audit yang dilakukan BPKP. “Negara belum mengeluarkan anggaran, apakah pre audit bisa menghasilkan kesimpulan apakah harga itu betul-betul seperti yang diusulkan atau tidak. Ini yang sedang dikerjakan secara teliti, kalau teliti tidak bisa buru-buru,” katanya.

Kementerian Pertahanan meminta semua pihak menunggu hasil audit BPKP yang nantinya akan dilaporkan pada Sekretaris Kabinet. Saat ini Kementerian Keuangan bersikap menunggu laporan pre audit tersebut.

Sumber : Bisnis Jabar

Tahun 2025, LAPAN Yakin RI Luncurkan Satelit Secara Mandiri

Jakarta - Eksplorasi antariksa negara-negara maju sudah mencapai Planet Mars dan sedang menjajaki untuk mengeksplorasi asteroid dalam waktu beberapa tahun ke depan. Tak mau ketinggalan terlalu jauh, Indonesia rupanya kini mulai ikut mengembangkan teknologi untuk mengeksplorasi antariksa.

Langkah awalnya adalah dengan meluncurkan satelit secara mandiri. Target ini diharapkan bisa dicapai dalam kurun waktu belasan tahun mendatang. "Tahun 2025, kita sudah akan bisa meluncurkan satelit sendiri. Setelah itu kita menuju program ke Bulan," kata Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN), Bambang S. Tedja, Selasa 27 November 2012.

Ilustrasi

 

Dia menerangkan program eksplorasi bulan akan menjadi patokan untuk eksplorasi tingkat lanjut. Ia yakin pada 2025, seiring dengan terwujudnya bandara antariksa nasional, Indonesia dapat meluncurkan satelit yang bakal mengorbit di ketinggian 650 kilometer. "Kita bisa lah pada waktunya nanti. Apalagi tahun depan kami akan meluncurkan roket untuk ujicoba," ujar Bambang.

Keyakinan tersebut didasarkan pada kesiapan LAPAN meluncurkan roket Sonda RX-550 tahun depan. Itu merupakan roket pendorong peluncuran satelit berukuran 6 meter, berdiameter 550 milimeter, dan berat 3 ton. "Roket itu mampu mencapai ketinggian lebih dari 100 km, dan jangkauannya mencapai 300 km", katanya.

LAPAN telah melakukan uji statis roket RX-550 pada 2011 dan 2012. Uji statis merupakan pengujian di darat untuk mengetahui kinerja dan daya dorong roket saat tinggal landas. Pada 2013 dan 2014 RX-550 akan menjalani uji terbang masing-masing satu tingkat dan dua tingkat.

Meski optimistis pada 2025 nanti Indonesia akan mampu meluncurkan satelit secara mandiri, Bambang mengakui Indonesia harus mengatasi tantangan soal penempatan slot satelit di antariksa. "Slot itu harus diiisi. Ini saja masih menjadi tantangan", katanya.

Sumber : Viva News

Habibie Minta Dahlan Nomor Satukan PT DI

Jakarta - Mantan Presiden ke-3 RI,  Baharuddin Jusuf Habibie, berpesan kepada Menteri BUMN Dahlan Iskan. Dia ingin agar PT Dirgantara Indonesia  mendapat perhatian serius. "Beliau ingin sekali PTDI (PT Dirgantara Indonesia) dinomorsatukan," kata Dahlan di kediaman BJ Habibie, Patra Kuningan, Jakarta, Kamis (22/11/2012).

Menurut Dahlan, Habibie itu sudah memikirkan industri penerbangan di Tanah Air sejak 20 tahun lalu. Namun, baru mulai diwujudkan pada 17 tahun yang lalu. Akan tetapi, industri penerbangan di Tanah Air itu baru mulai maju akhir-akhir ini.

Baharuddin Jusuf Habibie.

Menurut Dahlan, Habibie gundah karena pesawat yang berkeliaran di dalam negeri itu didominasi oleh besutan perusahaan asing. "Pesawat Jet 100 yang ada saat ini itu semuanya sudah ada 20 tahun lalu dalam pemikiran Pak Habibie," tuturnya.

Dahlan menangkap pesan dari Habibie. Seandainya waktu itu semua pemikiran Pak Habibie itu terwujud, kita tidak akan lagi melihat pesawat regional yang semuanya buatan luar negeri. Disinggung apakah Habibie menyesal tidak mampu mewujudkan impiannya tersebut, Dahlan membenarkannya. "Saya menangkap gundah beliau. Karena apa yang beliau kerjakan 20 tahun lalu dan kemudian tidak berlanjut itu ternyata menjadi kenyataan," katanya.

Solusinya, Habibie ingin agar Dahlan memajukan PTDI. Caranya, mendorong PTDI agar mengubah cara berbisnisnya dengan berfokus pada pasar (market driven). Cara tersebut dianggap berbeda dari model bisnis PTDI sebelumnya karena dulu PTDI diperintah oleh pemerintah secara paksa untuk memproduksi pesawat terbang.

"Kalau dulu pasarnya belum ada, sekarang pasarnya sudah besar. Nah, pasar itu yang harus ditangkap," katanya. Untuk bisa mewujudkan impian tersebut, Habibie berpesan ke Dahlan agar menyiapkan dana investasi untuk PTDI sebesar 500 juta dollar AS. Dengan dana tersebut, PTDI sudah bisa mengembangkan pesawat jenis CN 250.

 Sumber : Kompas

Saling Intip Anoa dan Terrex

Bandung - Ajang latihan bersama mempunyai arti penting. Selain sebagai ajang membangun kepercayaan, dalam latihan bersama juga dilakukan uji taktik, strategi hingga kemampuan alutsista. Artinya, dalam ajang Latma inilah angkatan bersenjata bisa mengintip kemampuan persenjataan rekannya.

Demikian juga yang terjadi dalam Latma Safkar Indopura 24/2012 di Cipatat Bandung Jawa Barat, antara TNI AD dengan AD Singapura. Dalam kesempatan ini, masing-masing angkatan bersenjata menyuguhkan alutsista andalan mereka. Singapura dengan panser Terrex sementara Indonesia punya Panser Anoa.

Dari sejumlah kegiatan lapangan, dilaporkan kemampuan Anoa tidaklah bisa dianggap remeh. Secara mobilitas, Anoa bahkan mengungguli Terrex. Body yang lebih kecil dan ringan, membuat Anoa lebih lincah bergerak di ruangan sempit. Namun demikian, secara perangkat elektronis, Terrex jelas lebih unggul. Lihat saja kokpit Terrex yang dipenuhi peralatan elektronika ini.

Namun demikian, ini bukanlah ajang menang-kalah. Dengan membandingkan langsung, pihak TNI-AD maupun para insinyur di Pindad bisa mendapat masukan mengenai pengembangan Anoa. Jadi bukan tidak mungkin, kedepannya panser Anoa mendapat sentuhan elektronis setaraf Terrex.

Sekedar informasi tambahan, Latma Safkar Indopura berlangsung mulai tanggal 21 hingga 28 november. Sedangkan pasukan dan personel pendukung yang dilibatkan dalam latihan bersama ini sejumlah 1.150 personel terdiri dari TNI AD 700 personel dan AD Singapura 450 personel.

Sumber : ARC

Honeywell Ingin Terlibat dalam Industri Penerbangan Indonesia

Jakarta - Honeywell Aerospace, satu dari empat unit bisnis utama Honeywell yang bermarkas di New Jersey, AS, menyatakan antusias dengan perkembangan industri penerbangan di Indonesia dan ingin ikut terlibat di dalamnya.

Mereka, misalnya, ingin ikut ambil bagian dalam pembuatan pesawat terbang yang tengah digarap PT Dirgantara Indonesia dan Korean Aerospace, serta perbaikan, modifikasi dan upgrading pesawat angkut C-130 Hercules TNI AU. Demikian ungkap Presiden Honeywell Aerospace wilayah Asia Pasifik, Briand Greer.

Dengan enjinir berpengalaman yang dimiliki dan komponen buatan Honeywell, mereka berminat untuk terlibat dalam penggarapan sistem avionik, mesin pesawat, Auxiliary Power Unit dan wheel & brake system. “Kemampuan kami tidak sebatas pesawat-pesawat AS dan Eropa, tetapi juga pesawat-pesawat Rusia. 

Kami misalnya bisa memperbaiki dan memodifikasi juga helikopter Mi-17, terutama avioniknya. Namun demikian kami ingin mendengarkan dulu kebutuhan Indonesia,” ujar Director Avionic Technical Sales Honeywell Defense & Space, Paul J. West, yang hadir mendampingi Briand Greer.

F-16 Fighting Falcon. Foto : Angkasa

Dikatakan, perusahaan yang sudah mendunia ini mungkin tidak populer di Indonesia, namun kehadirannya telah ada sejak lama. Honeywell misalnya merupakan pemasok mesin TPE-331-12 yang digunakan pesawat NC-212 buatan PT DI, dan pemasok aneka ragam komponen pada sistem elektrikal dan avionik jet tempur F-16 Fighting Falcon yang dioperasikan TNI AU sejak 1990. 

Honeywell Aerospace punya tiga suku bisnis, yakni defence & space, air transport & regional, serta general aviation business. Selain bergerak di bidang aerospace, perusahaan ini juga terjun di bidang automation and control solution, performance materials and technologies, dan sistem transportasi. 

Sumber : Angkasa

Kemhan dan TNI Membangun Kekuatan Pertahanan Cyber

Bandung - Semakin meningkatnya teknologi cyber saat ini, telah diiringi juga dengan meningkatnya kerawanan terjadinya cybercrime dan juga cyber attack atau cyberwar baik secara kualitas maupun kuantitas. Dalam rangka mencapai harapan mampu mengatasi dan menanggulangi semua serangan cyber yang masuk ke wilayah negara Indonesia. Kemhan dan TNI telah memiliki inisiatif untuk membangun kekuatan pertahanan cyber dalam ranah militer yang terus dikembangkan hingga saat ini.

Demikian dikatakan Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin dalam keynote speechnya pada acara Seminar Nasional Keamanan Infrastruktur Internet tentang “Trend Ancaman Infrastruktur Internet 2012”, Selasa (27/11), di Bandung, Jawa Barat. Dalam keynote speech tersebut, Wamenhan mengambil tema “Ancaman dunia cyber terhadap pertahanan negara dan kedaulatan negara”.

Ilustrasi. Foto : IEET.org

Lebih lanjut Wamenhan mengatakan, respon dan inisiatif yang telah dilakukan dari sisi pertahanan negara telah menuju kepada kemajuan yang signifikan. Hal itu dimulai dengan adanya inisiatif awal untuk melaksanakan suatu kajian yang bersifat strategis dimana sebelumnya diawali oleh kegiatan Focused Group Discussion dalam konteks National Cyber Security di Universitas Pertahanan pada tahun 2011.

Sebelumnya pada tahun 2010, Kemhan juga telah memulai program penanggulangan terhadap cyber attack dan setelah melaksanakan SDR 2011 dan 2012, Kemhan membentuk suatu Tim Kerja Pusat Operasi Dunia Maya (Cyber Defence Operation Centre). Dijelaskan Wamenhan, Tim ini telah bekerja dan mulai menyusun rencana untuk pembentukan Cyber Operation Center (COC) Kemhan. Inisiatif ini memiliki dua tujuan utama, yaitu keamanan dan perlindungan internal (Kemhan) maupun keamanan dan perlindungan eksternal (Nasional).

Untuk internal yaitu sebagai tempat yang difungsikan dalam proses perencanaan, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta pengawasan terhadap cyber untuk meningkatkan sistem pertahanan cyber di lingkungan Kemhan. Sedangkan untuk nasional bertujuan untuk membangun sistem pertahanan semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman cyber.

Lebih lanjut menurut Wamenhan, saat ini upaya penerapan keamanan cyber di Indonesia sudah mulai menuju kepada langkah – langkah yang terkoordinasi. Hal ini dapat dilihat dengan adanya beberapa inisiatif dalam rangka membentuk sebuah lembaga organisasi yang menangani serangan cyber. Beberapa inisiatif dari instansi/lembaga pemerintah, instansi pendidikan, badan usaha bahkan private company yaitu melakukan upaya dalam mengantisipasi serangan cyber.

Ditegaskan Wamenhan, ancaman cyber termasuk dalam ancaman asimetris yang penanganannya membutuhkan pendekatan komprehensif. Karena sifatnya yang multidimensional, membuat cyber security tidak dan bukan merupakan urusan satu kementerian saja, tetapi juga menjadi urusan berbagai kementerian lainnya. “Oleh karena itu, diperlukan sebuah kebijakan cyber security atau cyber defence yang dalam implementasinya membutuhkan badan koordinasi”, tambah Wamenhan.

Sumber : DMC

Armabar Kerahkan Delapan KRI Untuk Mengamankan Perairan Selat Malaka dan Natuna

Jakarta - Komandan Gugus Keamanan Laut Komando Armada RI Kawasan Barat (Armabar) mengerahkan delapan kapal perang dalam operasi keamanan laut di perairan Selat Malaka dan Natuna. Operasi bernama Alur Pari-12 dan Taring Pari-12 ini dipimpin Komandan Guskamla Koarmabar, Kolonel Laut (P) Arusukmono Indra Sucahyo.

KRI Pati Unus-384 korvet kelas Parchim. Foto : Dispenal TNI

Kepala Dinas Penerangan Koarmabar, Letkol Laut (KH) Agus Cahyono di Jakarta, Senin (26/11), mengatakan, operasi Alur Pari digelar digelar intensif dan berkelanjutan guna mengamankan alur laut perairan Indonesia khsusnya di perairan Natuna hingga perairan Pulau Bangka Belitung. "Wilayah perairan ini merupakan jalur lalu lintas pelayaran kapal -kapal niaga maupun para pengguna laut lainnya," jelas dia.

Sedangkan Taring Pari-12, lanjut dia, salah satu Operasi yang digelar di perairan Selat Malaka hingga perairan Sabang. Tugasnya, mengemban fungsi dan peran TNI AL dalam menegakan kedaulatan dan hukum di laut khususnya wilayah barat Indonesia.

Delapan KRI yang dilibatkan, yakni patroli cepat FPB 57 , patroli cepat 40 antara lain KRI Pati Unus-384, KRI Welang-808, KRI Sigurot-864, KRI Silea-858 dan KRI Clurit-641, serta KRI Tenggiri-865. Selain itu, dua KRI jenis Kapal Cepat Rudal KRI Clurit-641, KRI Welang-808.

Sumber : Suara Karya