Pemerintah Tidak Berwenang Beri Bintang Anggaran Alutsista

Jakarta - Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat menilai pemerintah tidak berwenang memberi bintang anggaran alutsista Kementerian Pertahanan senilai Rp 678 miliar. Apalagi, pembintangan anggaran itu tanpa sepengetahuan DPR yang mengegolkan anggaran itu. "Pihak yang berhak membintangi hanya DPR melalui komisi yang bersangkutan. Saya nggak tahu apakah pemerintah melalui Seskab, Menkeu, dan Menhan apa mereka punya wewenang ? Menurut kami mereka tidak punya kewenangan," ujar Wakil Ketua Komisi I Agus Gumiwang, Kamis (29/11/2012) kemarin, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan.

Sekretaris Kabinet Dipo Alam. Foto : Kompas.com

Pembintangan anggaran yang ditengarai atas instruksi Sekretaris Kabinet Dipo Alam ini pun kemudian mengundang kecurigaan DPR. Agus menilai tindakan Dipo yang menginstruksikan pembintangan anggaran untuk mencegah praktik mark-up sebenarnya baik. Namun, niatan itu dinilai akan mengganggu jalannya keseluruhan program TNI dan TNI Angkatan Laut yang ada.

Politisi Partai Golkar ini menilai jika Dipo menilai ada indikasi pelanggaran hukum pada penganggaran itu, Dipo seharusnya menunggu upaya dari penegak hukum dan tidak langsung membintangi anggarannya. "Kalau memang dari pihak mana pun mencium indikasi penyelewangan, program tetap jalan tapi dicermati minta jaksa agung, kepolisian, KPK apakah ada penyelewenagan. Program harusnya jangan stop," katanya.

Sikap Dipo ini dianggap sebagai sebuah bentuk intervensi pemerintah. Agus pun menuding Dipo tidak menghargai Komisi I yang sudah secara mendalam membahas soal penganggaran alutsista itu. "Pemerintah intervensi dan tidak menganggap apa yang sudah dilakukan DPR bersama mitranya dalam membahas APBN-P secara panjang mendalam terbuka dilakukan kedua belah pihak," tuturnya.

Sebelumnya, anggaran Kementerian Pertahanan Rp678 miliar yang akan digunakan untuk modernisasi alutsista diblokir. Pemblokiran ini dilakukan atas dasar surat yang dikirimkan Sekretaris Kabinet, Dipo Alam. Pemblokiran anggaran Kementerian Pertahanan itu didasarkan atas surat bernomor S-2113/AG/2012 perihal Revisi SP-RKAKL APBN-P Unit Organisasi (UO) Mabes TNI dan TNI AL TA 2012 tertanggal 10 Agustus 2012.

Surat ditandatangani Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Herry Purnomo. Pada 6 Agustus 2012, Dipo Alam diketahui mengirimkan surat ke Menteri Keuangan bernomor R 172-1/Seskab/VIII/2012. Perihalnya Klarifikasi Pemanfaatan Hasil Optimalisasi Non Pendidikan APBN-P TA 2012 Kementerian Pertahanan. Dalam surat itu disebutkan bahwa Dipo meminta kepada Menteri Keuangan memberikan klarifikasi mengnai jumlah satuan harga dan urgensi pengadaan beberapa peralatan militer senilai Rp 678 miliar.

Anggaran tersebut meliputi pengadaan 1 paket enkripsi senilai Rp 350 miliar, 1 paket tactical communication senilai Rp 15 miliar, 1 paket Monobs DF senilai Rp 115 miliar, dan 135 alat selam senilai Rp 198 miliar. Belakangan, Dipo kemudian melaporkan dugaan praktik kongkalikong antara pemerintah dengan DPR terkait anggaran. Ada tiga kementerian yang diadukan Dipo yakni Kementerian Pertahanan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Perdagangan. 

Sumber : Kompas