Indonesia Seapakat Membeli Tiga Kapal Selam dari Korea Selatan

Surabaya - Pemerintah Indonesia sepakat untuk membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan dengan sistem alih teknologi. Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin berharap, Indonesia dapat membuat sendiri kapal selam setelah teknisi dari PT PAL belajar ke Korsel. Wakil Menhan mengatakan hal itu ketika berkunjung ke PT PAL, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/12/2012). 

Kapal Selam Korea Selatan Class ChangBogo

Tujuan Wakil Menhan ke PT PAL,  dalam rangka meninjau kesiapan PT PAL untuk memproduksi alat utama sistem persenjataan (alutsista), di antaranya kapal selam, kapal tunda, dan kapal kawal rudal cepat. "Saya melihat disini area persiapan untuk alih teknologi kapal selam. Dua kapal selam diproduksi bersama Korea Selatan. Satu unit kapal selam akan diproduksi di PT PAL di area khusus pembuatan kapal selam," ujar Sjafrie Sjamsoeddin, di sela-sela kunjungannya.

Pemerintah Indonesia sepakat membeli tiga kapal selam dari Korea Selatan dengan sistem alih teknologi. Sjafrie berharap, Indonesia dapat membuat sendiri kapal selam setelah teknisi dari PT PAL belajar ke Korsel.

Dalam kesempatan itu, Sjafrie juga meminta PT PAL betul-betul serius dalam mengelola anggaran untuk kebutuhan modernisasi peralatan militer, khususnya untuk membangun infrastruktur kapal perang. Selain melihat area yang disiapkan untuk fasilitas produksi kapal selam, Sjafrie juga meninjau produksi kapal tunda dan KCR yang dipesan Kementerian Pertahanan untuk kebutuhan TNI. 

Sumber : Kompas

Wamenhan : Perkuat Infrastruktur Kapal Perang

Jakarta – Wakil Menteri Pertahanan, Sjafrie Sjamsoeddin meminta PT PAL Indonesia untuk memperkuat infastruktur devisi kapal perang. Sebab penyertaan modal negara ditujukan untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang. “Secara keseluruhan PT PAL sudah bangkit dengan aktifitas yang cukup padat, tetapi secara khusus saya meminta perhatian untuk memperkuat infrastruktur divisi kapal perang,” kata Wamenhan Sjafrie Sjamsoeddin saat kunjungan kerja ke PT PAL Indonesia, di Surabaya, Jawa Timur, Jumat (28/12).

Dalam kunjungan tersebut, Wamenhan meninjau langsung proses dan kesiapan pembuatan kapal perang untuk TNI Angkatan Laut seperti kapal perusak kawal rudal (PKR), tugboat, kapal cepat rudal (KCR) dan persiapan produksi kapal selam ketiga di PT PAL Indonesia. Pada kesempatan itu, Direktur Produksi PT PAL Indonesia, Edy Widarto sempat melaporkan kepada Wamenhan mengenai persiapan pembuatan sejumlah kapal perang yang dipesan oleh TNI Angkatan Laut.

KRI Teluk Hading-538 unsur kapal Perang di Jajaran Kolinlamil. Foto : TNI AL

Wamenhan menekankan pentingnya alih teknologi dalam pembuatan kapal selam. Dalam rangka alih teknologi, menurut Sjafrie, pemerintah telah menetapkan untuk membeli dua kapal selam dari Korea Selatan, yang pembuatannya berlokasi di Korea Selatan dengan melibatkan tenaga dari Indonesia. Sedangkan satu unit kapal selam merupakan bagian daripada Pusat Alih Teknologi Kapal Selam yang pembuatannya dipusatkan di PT PAL Indonesia, Surabaya dan ini akan terjadi pada tahun 2016.

Untuk tujuan itu, Sjafrie mengingatkan perlu persiapan dan alokasi anggaran serta manajemen alih teknologi alutsista strategis. Dengan adanya UU Industri Pertahanan maka seluruh transfer of technology (ToT) Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) strategis yang diperlukan baik oleh matra darat, laut dan udara diangkat ke tingkat nasional yang dikendalikan oleh Komite Kebijakan Industri Pertahanan (KKIP).

“Ini merupakan proyek nasional. Oleh karena itu membutuhkan persiapan-persiapan. Pemerintah sejak tahun 2011-2012 dan akan meluncur ke tahun 2013 telah menyediakan anggaran yang disebut penyertaan modal negara kurang lebih Rp1,2 triliun. Dan, ini yang pertama digunakan untuk mempersiapkan infrastruktur devisi kapal perang khususnya ToT kapal perusak kawal rudal yang juga bagian daripada ToT,” kata Sjafrie.

Menurut Sjafrie, pemerintah juga sedang memikirkan untuk mengalokasikan anggaran kurang lebih US$ 150 juta untuk kebutukan infratruktur kapal selam. Wamenhan selaku Sekretaris KKIP mengingingkan bahwa PT PAL Indonesia betul-betul serius dan telaten untuk mengelola alokasi anggaran yang diberikan dalam rangka memperkuat infrasrtuktur divisi kapal perang. Sjafrie menjelaskan terhitung mulai tahun 2013, Ketua KKIP adalah Presiden dan beranggotakan 10 menteri, termasuk Panglima TNI dan Kapolri.

Sjafrie yang juga selaku Ketua High Level Committee dalam rangka mengendalikan dan mengawasi modernisasi peralatan militer yang dibebankan kepada PT PAL sebagai tindak lanjut dari keinginan pemerintah untuk modernisasi peralatan, menyampaikan bahwa industri pertahanan dalam negeri dialokasikan selama lima tahun sebesar Rp7,9 triliun. Anggaran itu digunakan baik oleh PT PAL, PT Pindad maupun PT DI serta industri dalam negeri lain yaitu swasta dalam rangka memasok kebutuhan TNI.



Sumber : Jurnas

Semakin Dekat Dengan Kapal Selam Indonesia

Tak lama lagi, kejayaan Hiu Kencana akan kembali. Cakra dan Nanggala tak lama lagi akan mendapat teman, seiring dengan makin nyatanya rencana kerjasama PT PAL dengan galangan DSME Korea Selatan berdasar skema JOA (Joint Operations Agreement). Berdasarkan kunjungan Wamenhan ke PT PAL pada 28 Desember 2012 lalu, sudah mulai ada sedikit sinar terang mengenai perkembangan proyek kapal selam Type-209 DWT 1.400 ton untuk TNI-AL. Dari kontrak awal sebanyak 3 kapal selam, dirinci bahwa kapal selam I dan II akan dibangun di galangan DSME, sementara untuk kapal selam ketiga modulnya akan dibangun oleh DSME, sementara final joint (penyambungan antar modul/ segmen) akan diselesaikan oleh PT PAL.

Mengingat krusialnya proses tersebut, maka proses ToT (Transfer of Technology) menjadi sangat penting. Apalagi PT PAL belum pernah melakukan rekayasa rancang bangun kapal selam sebelumnya. sebelumnya diberitakan bahwa PT PAL telah menyiapkan sejumlah tenaga kerja yang akan melakukan OJT (On Job Training) ke DSME. Tak tanggung-tanggung, 416 orang teknisi PT PAL akan dikirim untuk melakukan observasi dan belajar pada saat kapal selam I dan II dibangun di DSME, lebih banyak dari jumlah 186 yang diberitakan sebelumnya. Bagi yang sedang mencari lowongan pekerjaan dan memiliki kualifikasi teknik khususnya desain dan produksi, ada kabar gembira. 

PT PAL masih membutuhkan 254 orang tenaga kerja baru untuk engineering, technician/ foreman, dan worker. Untuk menyiapkan sejumlah orang dan fasilitas produksi yang diperlukan untuk memproduksi kapal ketiga ini dibutuhkan anggaran sebesar US$ 215,2 Juta, yang terbagi USD 29,8 juta untuk manpower, USD 149,9 juta untuk fasilitas dan perlengkapan produksi yang meliputi 11 workshop, 8 instalasi, perlengkapan produksi dan ujicoba.

Lebih jauh lagi, PT.PAL juga sudah menyiapkan lokasi tempat pembangunan  kapal selam III. Lokasi yang disiapkan itu berada di Sektor B Galangan PT.PAL. Apabila semua pihak berkomitmen untuk mendukung proses ini, PT PAL sejak jauh hari sudah menyatakan sanggup untuk menyiapkan segala aspek teknis dalam rangka pembangunan kapal selam ketiga. Komitmen tersebut dibutuhkan untuk menjaga agar kapal selam U-209 DWT 1.400 ton ini dikerjakan sesuai dengan jadwal, yaitu kapal I selesai pada 2016, kapal II pada pertengahan 2017, dan kapal III pada pertengahan 2018. Mari sama-sama kita doakan bersama agar kejayaan Hiu Kencana bisa kembali.

Sumber : ARC

Tahun 2013, PT. Pal Akan serahkan KCR dan 2 Buah Tug Boat Pesanan TNI-AL

Jakarta - Di penghujung tahun 2012, Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin mengunjungi galangan kapal nasional PT.PAL di Surabaya Jawa timur. Wamenhan rupanya ingin mengetahui progress pembuatan kapal perang pesanan TNI-AL. Seperti diketahui, sepanjang 2012, Kementrian Pertahanan telah memesan sejumlah kapal kepada PT.PAL. Diantaranya KCR-60, Kapal Tunda, Perusak Kawal Rudal serta kerja sama pembuatan Kapal Selam dengan Korea Selatan.

Untuk KCR-60M, progresnya boleh dibilang masih pada jalurnya. Namun, melihat presentasi yang diberikan oleh PT.PAL, progresnya justru lebih cepat dari yang direncanakan. Hingga bulan November 2012, kemajuan produksi telah mencapai 43 % lebih dari semula yang direncanakan 34,7%. Jika tidak ada aral melintang, pada desember 2013, KCR-60M sudah melaut.

Namun demikian ditemukan juga sejumlah kendala dalam pembangunan KCR-60M. Yaitu,  General Arrangement yang menjadi lampiran kontrak ternyata belum memenuhi opsreq TNI AL dan baru dapat disepakati pada bulan september 2012. Lalu pada Maret s/d mei 2012 , baru diproses persetujuan BKI (biro klasfifkasi Indonesia) untuk gambar konstruksi kapal. Dan juga adanya permasalahan daftar kebutuhan pembelian steel plate & profil yang baru dapat dikonfirmasi oleh vendor (PT.KS  dan vendor LN), dengan jadwal kedatangan di PT. PAL INDONESIA bulan November dan Desember 2012. Selain itu disarankan juga pengadaan combat system dapat diputuskan anggarannya, sehingga proses desain platform dan combat system dilakukan bersamaan.

Sementara untuk kapal tunda, justru PT.PAL akan mengalami kemunduran jadwal serah terima. Awalnya, serah terima kapal pertama akan dilakukan pada bulan april 2013, dan terpaksa mundur hingga 15 juli 2013. Permasalahannya adalah Steel Plate yang rencana awal menggunakan material stock ,ternyata pada saat Blasting painting terdapat beberapa cacat/ pitting. Sehingga harus diganti dengan pembelian steel plate baru , Plate pengganti mulai datang pada awal  Desember 2012 secara bertahap. selain itu, terdapat pula kesulitan untuk mendapatkan tenaga Sub kontraktor. Namun demikian, pada proyek Tug Boat ini sudah terlihat bentuk kapalnya. Bagian haluan dan dek kapal sebagian sudah selesai dibuat.

Sumber : ARC

Indonesia siap luncurkan roket tiga digit tahun depan

Jakarta - Indonesia siap meluncurkan roket tiga digit atau roket berdaya jangkau 100 km-900 km pada 2013 untuk memperkuat sistem persenjataan negara. "Tahun depan kita akan mulai menguji statis maupun uji dinamis roket berdaya jangkau tiga digit," kata Asisten Deputi Menteri Riset dan Teknologi bidang Produktivitas Riset Iptek Strategis Goenawan Wybiesana pada Evaluasi Akhir Tahun di Jakarta, Kamis.

Untuk tahap awal, ujarnya, lebih dulu dikembangkan roket balistik berdaya jangkau 100 km dengan kaliber 350 mm sebanyak 10-20 unit, kemudian dilanjutkan dengan roket balistik kaliber berikutnya, disusul roket kendali. Kementerian Ristek sebagai bagian dari konsorsium roket, turut mendanai proyek tersebut sebesar Rp10-15 miliar pada 2013. 

Ilustrasi. Uji Coba Roket R Han 122 di Baturaja. Foto : Vivanews

Selain Kemristek, konsorsium roket beranggotakan PT Pindad, PT Dahana, PT Dirgantara Indonesia, Lapan, BPPT, LIPI, ITB UGM, ITS, dan lainnya. Teknologi roket, ujarnya, dibangun dari empat kemampuan yakni teknologi material, teknologi sistem kontrol, teknologi eksplosif dan propulsi serta teknologi mekatronik yang seluruhnya sudah dikuasai.

Program roket nasional, ia menerangkan, telah dimulai sejak 2005 dengan mensinergikan berbagai lembaga terkait, dilanjutkan pembuatan desain awal dan uji prototipe serta pengembangan desain pada 2010. Pada 2011, urainya, konsorsium roket ini meluncurkan freeze prototype 1 (prototipe jadi) yang setelah dibeli Kementerian Pertahanan dinamakan R Han 122 untuk dibuat menjadi massal melalui program 1.000 roket.

"R Han 122 ini memiliki kaliber 122 mm berdaya jangkau 15 km, lalu pada tahun yang sama, daya jangkaunya R Han 122 ditingkatkan menjadi 25 km dan pada 2012 R Han ditingkatkan lagi kalibernya menjadi 200 mm dengan daya jangkau 35 km," katanya. Sebelum program roket untuk kepentingan pertahanan negara, Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (Lapan) telah lama menguasai teknologi roket untuk kepentingan riset peluncuran satelit.

Sumber : Antara

Kilas 2012, Pertama Kali Indonesia Punya "Air Force One"

Jakarta - Setelah berpuluh-puluh tahun menyewa pesawat dari sebuah maskapai nasional, tahun ini Indonesia akhirnya resmi memiliki pesawat kepresidenan. Penuh pro kontra. Pihak pengkritik menilai pembelian pesawat bukan prioritas saat ini dan pemborosan.yang pro, melihatnya sebagai hal wajardemi efisiensi. 

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sendiri secara khusus menyampaikan alasan kenapa pemerintah harus membeli pesawat kepresidenan. Kata dia, semata-mata demi efisiensi anggaran karena mahalnya biaya sewa pesawat kepresidenan. "Mensesneg sudah menjelaskan bahwa pesawat kepresidenan dengan menyewa dari Garuda ongkosnya lebih mahal. Untuk kepentingan efesiensi, kami akan menggunakan pesawat sendiri," ujar SBY dalam acara jumpa pers di Istana Negara pada 13 Februari 2012.

Air Force one Indonesia

Pembelian pesawat kepresidenan itu juga telah disetujui, baik oleh pemerintah maupun Dewan Perwakilan Rakyat dan telah dikonsultasikan dengan ahli pesawat. "Saya bukan ahlinya. Akan dibicarakan berapa besar, pengadaan trasportasi," kata SBY.  Satu hal yang sangat ditekankan Presiden, pesawat ini tidak hanya akan digunakannya, tapi juga presiden-presiden RI di masa mendatang. Pembelian "Air Force One" yang sebetulnya sudah direncanakan sejak 2010 itu pun terealisasi awal tahun ini..

Untuk membeli pesawat ini Sekretariat Negara membentuk tim yang bertugas menyusun spesifikasi teknis beserta anggarannya sesuai standar pengamanan VVIP. Tim terdiri atas unsur Sekretariat Negara, Sekretaris Militer Presiden, Mabes TNI AU dan Paspampres, serta PT Garuda Indonesia. Pesawat kemudian dibeli dengan harga US$91,2 juta atau sekitar Rp820 miliar. RinciannyaUS$58,6 juta untuk badan pesawat, US$27 juta untuk interior kabin, US$4,5 juta untuk sistem keamanan, dan US$1,1 juta untuk biaya administrasi. 

Pesawat Kepresidenan Boeing Businnes jet 2. Foto : Sekretariat Negara

 

Tak sembarang pesawat dipilih untuk mengangkut orang nomor satu di tanah air ini. Dengan uang sekitar Rp 820 miliar dipilihkan  Boeing Business Jet 2 Green Aircraft. Mengapa Boeing ? Sekretaris Kantor Sekretariat Negara, Lambock V Nahattands saat itu mengatakan, Boeing dipilih karena jenis pesawat ini menguntungkan ditinjau dari operasional dan perawatan. Dari segi operasional, pemerintah menganggap para pilot di dalam negeri, termasuk pilot TNI AU, lebih siap dan mengenal pesawat jenis Boeing. 

Sementara dari segi perawatan, lebih banyak dan siap serta memiliki kapabilitas yang memadai dibanding untuk perawatan pesawat merek lain. "Pesawat Boeing telah banyak digunakan untuk penerbangan VVIP negara-negara di dunia," katanya. Selain itu, kriteria dan spesifikasi pesawat kepresidenan yang dibuat pemerintah adalah mampu terbang jauh sekitar 10-12 jam, mampu mendarat di bandara kecil, memuat kapasitas rombongan presiden yang berjumlah sekitar 70 orang. Kriteria lain memiliki peralatan navigasi, komunikasi, cabin insulation dan inflight entertainment yang khusus. Itulah kenapa pemerintah memilih Boeing.

Spesifikasi "Air Force One" Indonesia 

Dikutip dari Boeing.com, pesawat BBJ2 ini didisain untuk keperluan VIP. Yakni didisain dengan konfigurasi mewah dengan keberadaan kamar tidur utama, toilet yang dilengkapi dengan shower, ruang konferensi, ruang makan, dan ruang tamu. Boeing BBJ2 ini memiliki panjang sekitar 39,5 meter, panjang sayap 35,8 meter, tinggi ekor 12,5 meter dan memiliki diameter 3,73 meter. Untuk interiornya, BBJ2 ini memiliki panjang 29,97 meter, dengan tinggi 2,16 meter dan lebar 3,53 meter.

Ilustrasi

Dengan daya tampung 39.539 liter bahan bakar, pesawat ini dapat terbang maksimal sejauh 10.334 kilometer. Namun jika pesawat berisi maksimal 50 orang, maka jarak tempuhnya mencapai 8.630 kilometer. Jarak tempuh itu bisa dilalui dengan kecepatan maksimal 871 kilometer per jam. Pabrik Boeing juga memasang enam tangki bahan bakar ke badan pesawat agar pesawat itu bisa terbang nonstop selama 10-12 jam. Seperti apa tampang "Air Force One" Indonesia ini? Tunggu kehadirannya di tanah air Agustus 2013 nanti.

Sumber : Viva News

Indonesia Rencananya Akan Menambah 10 Kapal Selam

Surabaya - Modernisasi alutsista TNI dilakukan secara serius untuk menunjung kekuatan sistem pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Karena itu, pemerintah berkomitmen untuk memenuhi kebutuhan TNI, khususnya matra Angkatan Laut dalam menjaga perairan Indonesia. "Rencana strategis jangka panjang, Indonesia akan membeli 10 kapal selam," kata Wakil Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin saat berkunjung ke PT PAL, Surabaya, Jumat (28/12).

Kapal Selam KRI Nanggala-402 milik TNI AL

Untuk tahap awal, Indonesia akan memiliki tiga kapal selam hasil kerjasama pembelian dari Korea Selatan. Dua dibuat di sana, kata dia, satu kapal selam dibuat murni anak negeri di PT PAL mulai 2016. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia, puluhan teknisi dikirim ke Negeri Ginseng untuk mendapatkan menimba ilmu transfer teknologi.

Targetnya nanti, kata Sjafrie, sepulangnya ke Indonesia mereka memiliki kemampuan untuk merawat dan membuat kapal selam yang menjadi alutsista ampuh dalam menjaga perairan Indonesia. "Karena memelihara dan membangun kapal selam tidak beda jauh." Pihaknya paham untuk mewujudkan kekuatan pokok minimum (MEF) membutuhkan dana besar dan dilakukan dengan perencanaan matang. Meski begitu, kalau melihat cetak biru yang pemenuhan alutsista hingga 2024, maka hal itu hampir dipastikan terwujud. 

Sjafrie menjelaskan, pada awal pemerintahan SBY, anggaran belanja alutsista per tahun masih Rp 500 miliar. Sekarang, dana yang digelontorkan pemerintah mencapai Rp 8 triliun. Selain untuk memasuk kebutuhan senjata operasional prajurit, langkah membeli produk senjata lokal juga untuk membantu memulihkan kejayaan industri pertahanan dalam negeri. "PT PAL sudah bangkit dan secara khusus mendapat penyertaan modal. Tapi mereka harus menguatkan divisi kapal perang yang terkenal dengan teknologi tinggi."

Sumber : Republika

TNI Tegaskan Tidak Membawa Kepentingan Tertentu

Jakarta - Staf Ahli Menteri Pertahanan Bidang Keamanan Mayjen TNI Hartind Asrin menegaskan, pihaknya sama sekali tidak membawa kepentingan tertentu dalam menyusun Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas). RUU tersebut mendapat banyak tentangan dari kelompok masyarakat sipil lantaran dianggap memberikan kewenangan besar bagi TNI untuk bertindak. "Saya tegaskan, kami dari TNI, terbuka atas semua kritik dan masukan. Tidak ada kepentingan apa pun yang kami bawa, kecuali kepentingan negara," ujar Hartind, Rabu (26/12), dalam diskusi di Galeri Cafe Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta.

Ilustrasi. Foto : Liputan6

Ia mengatakan, keterbukaan sikap TNI dalam menyusun RUU itu dibuktikan dengan penghilangan pasal tentang penyadapan. Ia juga mengatakan, pasal tentang sanksi terhadap perancang undang-undang yang dinilai inkonsepsional yang awalnya tercantum pun sudah dihapus. "Kalau salah mengkonsep undang-undang, tadinya di RUU ini juga dimasukkan, bisa dipidana, tapi akhirnya dihapus karena ditentang DPR. Kemhan tidak alergi akan masukan," ucap Hartind.

Menurutnya, RUU Kamnas ini diperlukan lantaran untuk menjaga keamanan nasional. Selain itu, untuk merespon adanya ancaman, yang memerlukan tindakan cepat melalui gladi posko yang melibatkan Forkominda (Forum Komunikasi Intelijen Daerah). Gladi posko itu dipimpin oleh pimpinan daerah. "Gladi posko ini juga dipimpin oleh sipil. Jadi tidak benar kalau kami menghilangkan hak sipil, justru kami menghormati itu. Jangan berpikiran, ini teori konspirasi. Tidak ada. Ini untuk kepentingan nasional," katanya.

Kementerian Pertahanan telah menyerahkan draft Rancangan Undang-undang Keamanan Nasional (Kamnas) yang telah direvisi ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada bulan Oktober lalu. Namun, hasil revisi draft RUU itu nyatanya masih menyisakan 44 pasal yang berbenturan dengan undang-undang yang sudah ada. Selain itu, beberapa pasal di antaranya masih dianggap melanggar hak sipil. "RUU Kamnas dibuat dengan tergesa-gesa. Tidak ada perubahan signifikan dalam RUU ini dari 60 menjadi 55 pasal. Dari 55 pasal itu, koalisi menolak 44 pasal," ujar aktivis Imparsial, Batara Ibnu Reza.

Batara mengatakan, keberadaan RUU Kamnas ini penting namun substansinya bisa menimbulkan banyak persoalan. Pasal-pasal yang ada di dalam RUU Kamnas dianggap berbenturan dengan undang-undang yang ada, seperti Undang-undang Pertahanan Negara. Direktur Badan Pekerja Institut Proklamasi (BPIP), Arif Rahman juga menganggap beberapa pasal yang ada di draft RUU Kamnas bertujuan mengembalikan kewenangan militer. "RUU Kamnas ini bersifat multitafsir dan berpotensi mengancam hak asasi manusia, penegakan hukum, kebebasan sipil, hak dan kebebasan Parlemen dalam membuat UU, serta kebebasan berekspresi," kata Arif.

BPIP, kata Arif, mencatat Kementerian Pertahanan selaku wakil pemerintah yang menyusun dan merumuskan konsep RUU tersebut dinilai gagal melakukan transformasi nilai positif dan urgensi konsep tersebut kepada masyarakat, awak media, dan politisi Senayan. "Sehingga yang muncul adalah tanda tanya dan kecurigaan atas pengajuan RUU Kamnas di saat suasana batin masyarakat sudah terbiasa dengan model demokrasi langsung yang transparan," ujar dia.

Sumber : Suara Karya

Tiga armada TNI AL tunggu revisi Peraturan Presiden

Surabaya - Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono, mengatakan, rencana pemekaran tiga komando armada TNI AL masih harus menunggu selesainya revisi Peraturan Presiden Nomor 10/2010 tentang Organisasi TNI. 

Saat ini ada dua komando armada TNI AL, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Barat dan Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur. Rencananya, akan dimekarkan dengan tambahan satu lagi, yaitu Komando Armada Indonesia di Kawasan Tengah.

Panglima TNI, Laksamana TNI Agus Suhartono (tengah), Menyematkan tanda Jabatan kepada KSAL Laksamana Madya TNI Marsetio (kanan) ketika sertijab. Foto : Antara

"Perpres 10 itu sedang dikaji kembali untuk direvisi dan Presiden juga sudah menyetujui," kata Suhartono kepada wartawan usai memimpin upacara serah terima jabatan Kepala Staf TNI AL, di dermaga Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur, Surabaya, Kamis.

Laksamana TNI Marsetio menggantikan Laksamana TNI Soeparno sebagai pucuk pimpinan TNI AL. Marsetio sebelumnya adalah wakil kepala staf TNI AL dan pernah menjadi asisten operasi panglima Komando Armada Indonesia di Kawasan Timur.

Menurut Suhartono, pemekaran komando armada itu merupakan bagian validasi organisasi dari program pembangunan TNI AL untuk menjadi lebih profesional, handal dan disegani. "Nantinya akan ada seorang panglima bintang tiga yang membawahi tiga komando armada, yakni timur, tengah dan barat. Mereka akan bertanggung jawab terhadap wilayah armada laut Indonesia yang cukup besar," katanya.

Akan tetapi, Suhartono tidak merinci kapan revisi Perpres tentang organisasi TNI tersebut akan selesai. "Sekarang revisinya sedang digodok," tegasnya. Terkait pembangunan alat utama sistem senjata (alutsista), ia menjelaskan bahwa Markas Besar TNI telah mencanangkan program pencapaian kekuatan pokok minimum (Minimum Essential Force/MEF), termasuk di TNI AL, bisa tercapai pada 2024.

"Saya harapkan pada 2014, program MEF di TNI-AL sudah mencapai sekitar 40 persen. Cetak biru pembangunan MEF sudah disusun dan pimpinan TNI-AL harus konsisten melaksanakan itu," tambahnya. Saat menyampaikan amanat pada upacara sertijab, Laksamana Agus Suhartono menyatakan, dinamika penugasan TNI ke depan, khususnya TNI AL akan semakin berat dan komplek.

TNI AL akan dihadapkan pada tantangan tugas pembangunan kekuatan matra laut, pemberdayaan wilayah pertahanan laut, serta penegakan hukum dan pengamanan wilayah laut yurisdiksi nasional. "Semua itu membutuhkan kesiapsiagaan seluruh jajaran prajurit TNI AL agar mampu menjawab setiap persoalan, tantangan dan ancaman terhadap kepentingan nasional yang berkembang," kata Suhartono.



Sumber : Antara

Refleksi Kinerja Kemhan Tahun 2012 dan Proyeksi Program Kerja Tahun 2013

Jakarta - Mengakhiri Tahun 2012, Kementerian Pertahanan melaksanakan Refleksi terhadap seluruh program kegiatan di beberapa bidang yang telah dilaksanakan selama Tahun 2012 yang menjadi tahun ke tiga dari Renstra pertama dan proyeksi program kegiatan  Kementerian Pertahanan untuk tahun 2013. Hal tersebut disampaikan oleh Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, Kamis (27/12) di Kantor Kemhan.

Menhan menyatakan bahwa peningkatan kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS dilaksanakan secara bersinambungan sesuai kemampuan anggaran. Untuk meningkatkan Kesejahteraan Prajurit TNI dan PNS, Kemhan telah memberikan tunjangan cacat, pelayanan kesehatan, perumahan, dukungan Perlengkapan Perorangan Lapangan (Kaporlap), bantuan beasiswa dan tugas belajar serta tunjangan kinerja.

Prototipe Smart Bomb. Foto : Berita HanKam.com

Seiring dengan hal itu, di bidang kesehatan, Kemhan juga ikut berpartisipasi aktif dalam penanggulangan penyakit yang berdampak nasional melalui pemenuhan Alkes Rumkit dan peningkatan kemampuan tenaga kesehatan dalam rangka meningkatkan pelayanan kesehatan bagi anggota TNI/PNS dan keluarganya serta masyarakat.

Demikian juga di bidang perumahan, dimana untuk tahun 2012 telah dibangun rumah bagi prajurit dan PNS baik berupa Rusunawa, Rusunami maupun kepemilikan rumah umum dan khusus. Untuk rencana tahun 2013 mendatang akan dilakukan penataan rumah negara dan penyelesaian permasalahan tanah dan bangunan, serta penambahan pembangunan Rusunawa, Rusunami dan kepemilikan rumah umum dan khusus.

Sementara itu, di dalam pengelolaan sumber daya manusia (SDM) Kemhan / TNI tetap mengacu kepada pembangunan kekuatan pokok minimum (MEF) dengan melakukan Restrukturisasi berdasarkan kebijakan Zero Growth yaitu tidak ada penambahan personel secara signifikan, dimana antara rekrutmen personel dan yang pensiun seimbang (Pertumbuhan Nol) dan melakukan kebijakan Right Sizing yaitu dapat menentukan kebutuhan personel secara tepat guna dengan melaksanakan penataan organisasi, penghitungan beban kerja dan standar kompetensi.

Adapun program kegiatan yang telah dilaksanakan dari sisi sarana pertahanan selama tahun 2012 adalah program modernisasi alutsista (Alat Utama Sistem Senjata) TNI sesuai dengan Minimum Essential Forces (MEF) untuk kurun waktu 15 tahun. Tahun 2012 ini telah memasuki tahun ke tiga dari Renstra I dan diharapkan sampai dengan tahun 2014 pencapaian lebih dari 30 %.

Untuk proyeksi Tahun 2013 program kerja sarana pertahanan akan tetap melanjutkan proses pengadaan dengan didukung pengembangan teknologi industri pertahanan, pemenuhan kelengkapan dokumen regulasi keuangan serta penyempurnaan Permenhan tentang pengadaan Alutsista. Disamping itu pengadaan alutsista juga mengutamakan produksi dalam rangka meningkatkan kemandirian industri pertahanan. Pada tahun 2012 pelaksanaan kegiatan yang mengemuka berkaitan dengan analisis Strategi Pertahanan, konflik laut Cina Selatan, tata ruang wilayah pertahanan, pengawasan perbatasan dengan menggunakan Iptek, Implementasi Doktrin dan Implementasi Sishanta di Perbatasan.

Truk Perkasa Sebagai Platform Peluncur Roket RHAN 122. Foto : Berita HanKam.com

Pengkajian terhadap Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Pertahanan yang dilakukan antara lain kajian model Warhead kaliber 200 mm, penyempurnaan PTTA (Pesawat Terbang Tanpa Awak), Model Kapal Selam Tanpa Awak, Pengembangan MEF (Minimum Essential Force) dan pengembangan pesawat tempur KF-X/IF-X. Disamping itu juga dilaksanakan analisis terhadap alat peralatan pertahanan, berupa pembuatan prototype Rantis 5 Ton 6x6 peluncur roket kaliber 122 mm, Prototipe Munisi kaliber 105 mm Exercise, Prototipe Combat Boat, Prototipe roket jarak 100 km ground to ground dan Prototipe Smart Bomb.

Untuk proyeksi 2013 Balitbang Kemhan akan melaksanakan program pengkajian Strategi pertahanan, salah satunya strategi pencegahan dan penanggulangan Dampak Konflik Laut Cina Selatan terhadap Kedaulatan NKRI (ditinjau dari aspek ekonomi dan sosial budaya) serta melaksanakan sosialisasi pengintegrasian komponen negara dan pemberdayaan wilayah pertahanan.

Di bidang legislasi, Kemhan menyusun dan membahas RUU yang menjadi prioritas prolegnas tahun 2012 antara lain RUU Komcad, RUU Kamnas, dan RUU Rahasia Negara. RUU yang sudah disahkan menjadi Undang-Undang di Tahun 2012 adalah UU Nomor. 15 Tahun 2012 tentang Veteran RI dan UU. Nomor 16 tahun 2012 tentang Industri Pertahanan.  Tahun 2013 target yang akan diselesaikan adalah RUU Rahasia Negara, RUU Kamnas, dan 38 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) termasuk Naskah Akademik dan draft RUU Bela Negara.

Jakarta Internasional Defence Dialoque (JIDD) ke-2, 2012 dan Indo Defence ke-5, 2012 telah terlaksana dengan sukses. Kedua forum tersebut merupakan forum dialog dan pameran Alutsista pertahanan keamanan di kawasan Asia Pasifik yang saat ini telah diakui dan menjadi agenda dunia serta diselenggarakan setiap tahun. Untuk tahun 2013 forum tersebut akan lebih ditingkatkan secara kualitas. Selain itu juga di selenggarakan ASEAN Regional Forum Head of Defence Universities Colleges and institutions Meeting (ARF – HDUCIM) yang merupakan media pertukaran informasi dan pengalaman dalam pengembangan ilmu pertahanan.

Di bidang Potensi Pertahanan, Kemhan melanjutkan dan mengintensifkan kegiatan pembinaan kesadaran bela negara dengan melibatkan Kementerian lainnya, LPNK dan elemen masyarakat dalam memantapkan upaya Nation Character Building sumber daya manusia untuk kepentingan pertahanan negara. Tahun 2012 ini juga telah dicanangkan bahwa tanggal 19 Desember sebagai hari Bela Negara yang akan diperingati secara nasional setiap tahun.

Pembangunan dan pemberdayaan wilayah perbatasan juga merupakan perhatian yang sangat besar bagi Kemhan di tahun 2012. Hal tersebut tidak hanya berupa pembangunan secara fisik, tetapi juga non fisik seperti peningkatan pendidikan, kesehatan, kesejahteraan dan wawasan kebangsaan, termasuk juga peningkatan kesejahteraan bagi personel Kemhan/TNI yang bertugas di wilayah perbatasan seperti tunjangan khusus. Disamping itu dialog dan penyelesaian masalah wilayah perbatasan dengan negara-negara yang terkait juga terus dilaksanakan secara intensif. Di tahun 2013 kegiatan–kegiatan tersebut akan terus ditingkatkan.

Demikian Siaran Pers Pusat Komunikasi Publik Kementerian Pertahanan



Sumber : DMC

Ribuan prajurit marinir lepas Kasal Soeparno

Surabaya - Ribuan prajurit Korps Marinir melepas Kepala Staf Angkatan Laut (Kasal) Laksamana TNI Soeparno di Kesatrian Sutedi Senaputra Bhumi Marinir Karangpilang, Surabaya, Rabu. Pelepasan Kasal yang dilaksanakan dalam Apel Khusus itu berlangsung cukup khidmat dan dihadiri Wakasal Laksamana Madya TNI Marsetio, para pejabat teras Mabesal, para Pangkotama TNI AL, dan Ketua Umum Jalasenastri Ny. Lilik Soeparno.

Di depan ribuan prajurit Korps Marinir, Kasal yang kelahiran Surabaya itu mengatakan apa yang dialaminya saat ini mengingatkan dirinya ke peristiwa dua tahun silam, tepatnya 2 Nopember 2010. "Pada hari itu merupakan hari yang sangat bersejarah dalam perjalanan pengabdian saya di TNI AL. Pada hari itu dengan rasa bangga, saya diangkat menjadi warga kehormatan Korps Marinir, sebuah Korps yang begitu besar, Korps dengan sejarah pengabdian yang panjang dengan penuh warna," katanya.

KSAL Laksamana TNI Soeparno (Kiri) di dampingi Istri, dari atas Kendaraan Tempur ( Ranpur) membalas salam hormat ribuan prajurit ketika tradisi pelepasan jabatan KSAL. Foto : Antara.

Ia mengemukakan pada hari itu sangat bersejarah karena menjadi warga kehormatan Korps Marinir merupakan dambaan dan impian setiap perwira Angkatan Laut. "Hari ini, saya berdiri di hadapan para prajurit Korps Marinir untuk terakhir kalinya sebagai pemimpin TNI AL, dengan diliputi rasa haru yang mendalam, tiba saatnya di acara parade perpisahan ini, saya selaku pemimpin TNI Angkatan Laut yang sekaligus sebagai warga kehormatan mohon diri dan mohon pamit," katanya.

Secara struktural, semuanya harus berpisah tetapi secara kultural dalam ikatan keluarga Korps Marinir, tentu tidak akan pernah terpisah. "Selama hayat masih di kandung badan, saya masih tetap sebagai keluarga besar Korps Marinir. Walaupun hanya menjadi warga kehormatan, namun saya merasa menjadi prajurit Korps Marinir sejati," katanya.

Setelah purna tugas kelak, jika Korps memanggil, maka dirinya siap memakai helm, memanggul ransel, mengangkat senjata bersama-sama dengan prajurit Korps Marinir, mendarat di pantai musuh serta mengobrak-abrik pertahanan musuh yang mengancam kedaulatan NKRI, sebagai seorang petarung yang rela mengorbankan jiwa raga demi kejayaan Tanah Air tercinta.

Orang nomor satu di TNI AL itu mengatakan selama memimpin TNI Angkatan Laut telah menyaksikan betapa membanggakan sepak terjang prajurit Korps Marinir yang senantiasa hadir di setiap palagan, baik di dalam maupun di luar negeri, dengan membawa panji-panji keberhasilan, kiprah yang demikian hebat membuat gentar lawan dan bakal lawan.

"Hasil gemilang dan membanggakan tersebut tentunya tidak terlepas dari kerja keras, keikhlasan dan kebersamaan yang menjadi jatidiri Korps Marinir serta telah terpatri dalam diri prajurit baret ungu. Semuanya melahirkan keyakinan dalam diri saya bahwa Korps Marinir akan mampu menghadapi seberat apapun tantangan tugas di masa mendatang," katanya.

Dalam kesempatan itu, Laksamana TNI Soeparno menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas loyalitas, dedikasi dan pengabdian serta dukungan yang tulus selama ini. "Sebelum kaki ini melangkah meninggalkan Ksatrian Marinir Sutedi Senaputra yang penuh wibawa ini, perkenankan saya menyampaikan ungkapan tulus dari jiwa keprajuritan yang telah terpatri selama menjadi perwira Angkatan Laut bahwa kalian adalah prajurit-prajuritku yang sungguh hebat dan mengagumkan, terima kasih atas semianya," katanya.

Setelah Apel Khusus itu usai, acara dilanjutkan dengan tradisi pelepasan. Kasal beserta Ny Lilik Soeparno didampingi Dankormar Mayor Jenderal TNI (Mar) A. Faridz Washington dan Ny. Mediastuti Faridz Washington menuju lapangan apel untuk melaksanakan prosesi pelepasan yang diawali dengan pengalungan bunga oleh Putra-putri prajurit Marinir kepada Kasal dan Ny. Lilik Soeparno.

Selanjutnya, Kasal beserta Ny. Lilik Soeparno menaiki BTR-50 dengan dilepas oleh ribuan prajurit Korps Marinir dan Jalasenastri, yaitu melewati lorong yang dibentuk dengan menggunakan kendaraaan tempur milik Korps Marinir dengan diiringi musik dan lagu "Seraut Wajah" dari seniman legendaris Ebiet G. Ade.

Sesampainya di depan ruang VIP Menbanpur-1 Mar, Laksamana TNI Soeparno berkesempatan menuliskan pesan di prasasti, "Teruskan Perjuanganmu, Prajuritku yang gagah Perkasa, Saya Bangga pernah memimpin kalian, Jadilah prajurit Petarung yang Religius dan Humanis".

Setelah menerima cenderamata dari prajurit baret ungu, Laksamana TNI Soeparno dan keluarga berjalan kaki dilepas dengan iringan musik rebana yang melewati lorong ribuan prajurit baret ungu sampai pos penjagaan Ksatrian Sutedi Senaputra Karangpilang.



Sumber : Antara