Jakarta - Kementerian Pertahanan membantah kontrak pembelian kapal perusak
kawal rudal dengan galangan Damen Schelde Belanda merugikan PT PAL yang hanya
kebagian nilai proyek 3 persen dari kesepakatan pengerjaan 25 persen di
Indonesia dari kontrak 220 juta dollar AS.
Sigma 10514 |
Sekretaris Jendral Kemhan Marsekal Madya Eris Herryanto seusai pertemuan
General Border Committee RI-Malaysia di Jakarta, Kamis (20/12), menjelaskan,
pihaknya mengirim 250 teknisi PT PAL ke Belanda untuk ikut dalam pembuatan
kapal PKR tersebut.
“Tidak bisa dihitung dari nilai uang yang diterima PT PAL sebesar 3 persen
dari 220 juta dollar AS. PT PAL dengan 250 teknisinya juga terlibat dalam
pembangunan kapal di Belanda. Itu nilainya besar, tidak bisa dihitung semata
dari pengerjaan berapa dollar AS di Surabaya.”
Kata Eris.
Dia mengatakan pemilihan galangan Damen Schelde sesuai prosedur. Damen
Schelde mengalahkan Rosoboron dari Rusia dan Orizonte dari Italia. Sekjet
Kemhan mengakui, dengan nilai anggaran 220 juta dollar AS baru bisa membeli
kapal sebagai platform dan meriam permukaan sehingga belum dilengkapi peluncur
rudal dan tabung torpedo.
Anggota Komisi I DPR, Tubagus Hasanudin,
mengkritik pembelian kapal perang kawal rudal (PKR) dari Damen Schelde yang
menurut dia penuh keganjilan. “Kapal sejenis dengan harga 220 juta dollar AS
dari Orizonte sudah dilengkapi peluncur rudal dan torpedo. Italia juga setuju
100 persen membangun kapal PKR tersebut di galangan PT PAL Surabaya
sehingga transfer teknologi lebih besar skalanya yang diterima Indonesia,
“ kata Hasanudin.
PKR yang dipesan Tanpa Persenjataan
Kementerian Pertahanan membeli kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) tanpa dilengkapi dengan peluncur rudal dari galangan kapal Damen Schelde Belanda. Pembelian kontrak pertama dan dilanjutkan dengan kontrak kedua memang tidak dilengkapi peluncur rudal dan torpedo karena faktor keterbatasan anggaran, dan pengadaan alutsista berlanjut dianggarkan pada periode berikutnya, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Beberapa pengamat militer sempat mempertanyakan transparansi pembelian PKR yang dibuat oleh galangan kapal Damen Schelde dan PT PAL tersebut, karena menurutnya harga pembelian PKR ini cukup mahal namun tanpa persenjataan. Bahkan pembelian ini dibandingkan-bandingkan dengan penawaran kapal korvet dari Italia sebelumnya dengan harga yang hampir sama namun sudah termasuk persenjataannya.
Namun Menhan membantah jika penawaran kapal korvet dari Italia lebih murah, karena Indonesia juga ditawari termasuk "bonus" hibah 2 fregat bekas kelas Mistral dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar.
Di kesempatan lain, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono mengatakan program alutsista sampai 2024 diupayakan bertahap, khususnya pemenuhan untuk tahun 2010-2014 sebesar 40 persen atau sekitar Rp 150 triliun. Sebagian sudah dipenuhi dan mudah-mudahan bisa tercapai MEF (Minimum Essential Force), ujarnya.
PKR yang dipesan Tanpa Persenjataan
Kementerian Pertahanan membeli kapal jenis Perusak Kawal Rudal (PKR) tanpa dilengkapi dengan peluncur rudal dari galangan kapal Damen Schelde Belanda. Pembelian kontrak pertama dan dilanjutkan dengan kontrak kedua memang tidak dilengkapi peluncur rudal dan torpedo karena faktor keterbatasan anggaran, dan pengadaan alutsista berlanjut dianggarkan pada periode berikutnya, seperti yang dikatakan Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro.
Beberapa pengamat militer sempat mempertanyakan transparansi pembelian PKR yang dibuat oleh galangan kapal Damen Schelde dan PT PAL tersebut, karena menurutnya harga pembelian PKR ini cukup mahal namun tanpa persenjataan. Bahkan pembelian ini dibandingkan-bandingkan dengan penawaran kapal korvet dari Italia sebelumnya dengan harga yang hampir sama namun sudah termasuk persenjataannya.
Namun Menhan membantah jika penawaran kapal korvet dari Italia lebih murah, karena Indonesia juga ditawari termasuk "bonus" hibah 2 fregat bekas kelas Mistral dan membutuhkan biaya perbaikan yang besar.
Di kesempatan lain, Panglima TNI, Laksamana Agus Suhartono mengatakan program alutsista sampai 2024 diupayakan bertahap, khususnya pemenuhan untuk tahun 2010-2014 sebesar 40 persen atau sekitar Rp 150 triliun. Sebagian sudah dipenuhi dan mudah-mudahan bisa tercapai MEF (Minimum Essential Force), ujarnya.
Sumber : Kompas