PBB minta RI kirim pasukan perdamaian ke Suriah

New York - Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) meminta Indonesia mengirim pasukan penjaga perdamaian ke Suriah, jika Dewan Keamanan (DK) PBB menyetujui pembentukan pasukan internasional ke negara bergolak itu, kata anggota Komisi I DPR RI, Hayono Isman.

Pejuang pemberontak Suriah menembakkan senjatanya ke arah penembak jitu pemerintah di Distrik Seif El Dawla, Aleppo, Suriah. Foto : REUTERS/Youssef Boudlal

Permintaan tersebut disampaikan Kepala Penjaga Perdamaian PBB (DPKO), Herve Ladsous, ketika melakukan pertemuan dengan delegasi Komisi I DPR RI di Markas Besar PBB, New York.

"Oleh karena itu, kita akan bersiap-siap untuk kemungkinan pengiriman pasukan perdamaian Indonesia ke Suriah. Mengenai berapa jumlah personel, itu nanti tergantung Dewan Keamanan," kata Hayono kepada ANTARA News, Rabu waktu setempat, seusai mengunjungi masyarakat Indonesia di New York yang terkena dampak Badai Sandy 29 Oktober 2012.



 Media internasional, yang mengutip para diplomat pada akhir Oktober lalu, melaporkan bahwa Herve Ladsous mengisyaratkan pihaknya dapat menyediakan pasukan perdamaian ke Suriah dengan kekuatan hingga 3.000 personel, yang siap digelar untuk mendukung gencatan senjata di antara pihak-pihak yang bertikai. Namun demikian, DK PBB dengan 15 anggotanya harus setuju untuk penggelaran pasukan itu di Suriah. 

Namun, DK-PBB sejauh ini belum memiliki kesatuan pendapat dalam menyikapi konflik Suriah. Resolusi DK PBB yang dirancang untuk mengancam pemberian sanksi bagi pemerintah Presiden Bashar Al Assad telah diveto oleh dua anggota tetap, yaitu China dan Rusia.

Selain mengharapkan kontribusi pasukan Indonesia untuk ke Suriah, kata Hayono, Ladsous juga mengharapkan bahwa  Indonesia dapat menyediakan 1.500 polisi perempuan untuk bergabung dengan pasukan perdamaian PBB di Darfur.

"Kita belum tahu dapat menyediakan berapa banyak personel. Yang pasti, polisi perempuan ini dibutuhkan untuk lebih menangani situasi perempuan yang rentan terhadap kekerasan," ujar Hayono.

Dalam pertemuan dengan Ladsous, ia mengemukakan, pasukan perdamaian Indonesia dipuji sebagai pasukan terbaik. "Pasukan kita dinilai tidak mempunyai cacat apapun, baik dalam hal pelaksanaan tugas maupun operasional dan administratif. Tidak heran kalau kita kerap diminta untuk menyumbang pasukan," ujar Hayono.

Ilustrasi Pasukan Pedamaian Indonesia Foto : inilah.com/istimewa

Indonesia saat ini berada di urutan-15 negara terbesar dalam hal pengirim pasukan penjaga perdamaian PBB.

Menurut catatan Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York, pasukan Indonesia sejumlah 1.993 personil saat ini tersebar di tujuh misi perdamaian PBB, termasuk di UNIFIL (Lebanon) 1.455 orang, UNAMID (Darfur) 140 orang, MONUSCO (Kongo) 175 orang, MINUSTAH (Haiti) 167 orang dan UNMISS (Sudan Selatan) sembilan orang. Selain itu, pasukan Indonesia juga bertugas di UNISFA (Abyei-Sudan) dan UNMIL (Liberia).

Belum lama ini, Indonesia juga diminta DPKO memberikan kontribusi berupa tiga helikopter M-17 beserta 120 personil dan 1 batalion infantri beranggotakan 800 personil untuk ditempatkan di Kongo bersama MONUSCO, yang diharapkan PBB sudah dapat dikirim pada Maret 2013.  Hayono Isman merupakan ketua delegasi Komisi I DPR-RI yang melakukan kunjungan kerja ke New York pada 12-15 November.

Delegasi beranggotakan sembilan orang itu telah mengadakan serangkaian pertemuan dengan para pejabat tinggi dan badan PBB, termasuk Sekretaris Jenderal Ban Ki-moon, Presiden Majelis Umum PBB ke-67, Vuk Jeremic, Kepala DPKO Herve Ladsous, Office for Coordination of Humanitarian Affairs (OCHA) dan Central Emergency Relief Fund (CERF), UNDP, UN Department of Peace Keeping Operations (UNDPKO), serta UN Department of Field Service (UNDFS).

Adapun delapan anggota Komisi I lainnya terdiri dari Enggartiasto Lukita, Roy Suryo, Meutya Hafid, Adjeng Ratna Suminar, Achmad Daeng Se're, Muhammad Idris Lutfi, Mirwan Amir dan Sayed Mustafa Usab.

Komisi I DPR RI juga memanfaatkan kunjungan mereka untuk mengunjungi WNI di New York yang terkena Badai Sandy, serta mengadakan rapat dengar pendapat dengan Wakil Tetap Perutusan Tetap RI untuk PBB di New York dan Konsul Jenderal RI di New York menyangkut pengawasan dan anggaran.



Sumber : Antara